JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menegaskan arahan penggabungan program studi (prodi) di perguruan tinggi tidak semata-mata bertujuan memangkas jumlah prodi. Menurut dia, sasaran utama pemerintah adalah memastikan lulusan perguruan tinggi mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat terserap dengan baik.
Penegasan itu disampaikan Stella seusai mengikuti rapat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Pernyataan tersebut sekaligus menjawab perhatian publik setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto meminta para rektor tidak terus membuka prodi baru.
"Sebenarnya kita bukan fokus kepada prodinya, tapi kita harus memastikan bahwa kita menyiapkan lulusan yang bisa mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan yang bagus," kata Stella.
Stella menjelaskan, pemerintah terus mengevaluasi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Salah satu tantangan yang kini menjadi perhatian adalah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang menurut dia mulai berdampak pada peluang kerja bagi lulusan baru. Kondisi itu, lanjutnya, perlu diantisipasi lewat penyesuaian pendidikan tinggi terhadap perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat.
"Ini adalah suatu yang tidak bisa kita pungkiri. Kita harus antisipasi dan bagaimana kita menghadapi dengan sebaik-baiknya. Jadi ini semua sedang dikaji. Tapi adaptasi adalah kunci nomor satu. The only constant is change," tutur Stella.
Arahan penggabungan prodi sebelumnya disampaikan Brian saat membuka Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (2/10/2026). Di hadapan para rektor, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) itu meminta perguruan tinggi lebih selektif dan tidak tergesa-gesa menambah prodi baru.
"Mumpung para rektor berkumpul, tolong jangan kebanyakan prodi. Pegel ngurus akreditasi. Prodi-prodi itu digabung-gabungin saja, dimerger," kata Brian, dikutip dari Antara.
Brian menilai prodi dengan rumpun keilmuan serupa sebaiknya dilebur. Langkah ini dinilai dapat menyederhanakan struktur akademik serta memangkas beban administrasi dan proses akreditasi tanpa mengurangi jumlah mahasiswa. Ia mencontohkan, lima prodi yang masing-masing menampung 100 mahasiswa dapat digabung menjadi satu prodi dengan total 500 mahasiswa. Dengan demikian, yang disatukan adalah urusan administrasinya, bukan daya tampung maupun cakupan keilmuannya.
Menurut Brian, perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu harus dijawab dengan membuka prodi baru. Ia mencontohkan teknik elektro yang kini merambah berbagai bidang, mulai dari telekomunikasi, biomedis, informatika, hingga kecerdasan buatan. Karena itu, pendidikan jenjang sarjana diminta tidak terlalu dini dibatasi oleh spesialisasi yang sempit, agar lulusan punya ruang lebih luas untuk mengembangkan kompetensi dan beradaptasi dengan kebutuhan industri.
"Yang perlu dikembangkan itu bukan prodinya, tapi keilmuannya. Prodi itu hanya administrasi. Jangan mempersempit keilmuan dengan sekat administrasi," ujar Brian.
Arahan ini muncul di tengah skala pendidikan tinggi Indonesia yang sangat besar. Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mencatat terdapat 34.711 prodi pada 2025, naik 2,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, tercatat sekitar 11,5 juta mahasiswa, 328 ribu dosen, dan sekitar 2,78 juta lulusan.
Pemerintah kini mendorong agar pertambahan jumlah prodi tidak berhenti pada banyaknya pilihan pendidikan, tetapi benar-benar menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Brian pun menggeser ukuran keberhasilan perguruan tinggi dari sekadar output menuju outcome. Kampus tidak cukup hanya menghasilkan lulusan, jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi, tetapi juga harus menunjukkan dampak nyata pendidikan dan riset bagi masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan persoalan di daerah.
"Outcome kita jelas, apa lulusan kita, bagaimana dampak pada masyarakat, apa persoalan daerah yang bisa diselesaikan," kata Brian.
Dengan arah kebijakan tersebut, keberhasilan perguruan tinggi tidak lagi diukur dari banyaknya prodi yang dibuka, melainkan dari sejauh mana ilmu yang diajarkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan persoalan masyarakat, terlebih di tengah perubahan cepat akibat perkembangan AI.
Editor : Aditya N. Rian