BATU, RADAR BATU – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Batu tahun 2026 belum terealisasi hingga akhir semester pertama. Dari total alokasi DBHCHT sebesar Rp 16,7 miliar, anggaran BLT senilai Rp 2,88 miliar masih tertahan. Alasannya, Dinas Sosial (Dinsos) tengah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi (verval) calon penerima untuk menghapus data ganda.
Verval dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Selain itu, prosedur tersebut juga sekaligus untuk mencegah penerima ganda dengan program bantuan sosial lainnya.
Saat ini, petugas pendamping sosial bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) diterjunkan ke 24 desa dan kelurahan guna memutakhirkan data by name by address (BNBA).
Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Batu Mustakim mengatakan penerima BLT DBHCHT tahun ini dibagi menjadi dua kelompok sasaran. Yakni masyarakat miskin yang masuk kategori Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan buruh pabrik rokok. “Untuk kelompok masyarakat lainnya, sasaran kami sekitar 1.500 orang. Masing-masing akan menerima bantuan sebesar Rp 1,5 juta per tahun,” ujarnya.
Menurut Mustakim, penerima diprioritaskan berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni desil 1 hingga desil 4 dalam
DTSEN. Meski demikian, tidak seluruh warga dalam kelompok tersebut otomatis menerima BLT DBHCHT. Dinsos menerapkan penyaringan ketat agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
Baca Juga: BLT Kesra Rp900 Ribu Kembali Jadi Sorotan, Pemerintah Belum Umumkan Jadwal Pencairan Resmi
Warga yang telah menerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan atensi disabilitas, maupun bantuan sosial sejenis dari pemerintah pusat atau provinsi
akan dicoret dari daftar calon penerima. “Kalau sudah menerima PKH atau bantuan atensi disabilitas, kami keluarkan dari daftar. Saat ini penyisiran data di desa dan kelurahan masih terus berlangsung,” jelas Mustakim.
Selain masyarakat umum, Dinsos juga memverifikasi data penerima dari kalangan buruh pabrik rokok. Pada 2025, tercatat sebanyak 303 buruh pabrik rokok
ber-KTP Kota Batu menerima BLT DBHCHT. Namun, mayoritas buruh tersebut bekerja di perusahaan rokok yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur.
Karena itu, Dinsos harus memastikan mereka masih aktif bekerja sebelum bantuan kembali disalurkan. “Total ada sekitar 30 pabrik rokok yang menjadi lokasi kerja penerima. Kami akan berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Jawa Timur dan HRD masing-masing perusahaan untuk memastikan status keaktifannya,” katanya.
Baca Juga: Baznas Kota Batu Siapkan Rp 500 Juta untuk BLT Ramadan bagi Warga Prasejahtera
Mustakim menambahkan, proses verval ini juga menjadi dasar penyusunan surat keputusan (SK) penerima bantuan. Setelah data dinyatakan valid, alokasi untuk 1.500 warga akan dibagi secara proporsional di 24 desa dan kelurahan sesuai kondisi lapangan. Dinsos juga membuka ruang sanggah bagi masyarakat yang merasa layak menerima bantuan tapi belum masuk dalam DTSEN atau mengalami perubahan kondisi ekonomi.
“Pengajuan sanggah atau banding desil bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,” ujarnya. Meski mekanisme penyaluran BLT DBHCHT kini berada di bawah Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Mustakim optimistis seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan lebih cepat dibanding tahun lalu sehingga bantuan bisa segera dicairkan.
Sementara itu, Kepala Desa Bulukerto Suhermawan membenarkan hingga pertengahan Juli pihaknya belum menerima informasi penyaluran BLT DBHCHT kepada warga. “Bantuan langsung tunai DBHCHT biasanya cair di akhir tahun. Tahun kemarin sekitar November atau Desember,” katanya.
Pemerintah desa kini masih menunggu informasi resmi dari Dinsos terkait jadwal penetapan penerima dan pencairan bantuan. Ia berharap proses verval yang lebih ketat tahun ini mampu menghasilkan data yang akurat. Dengan begitu, penyaluran BLT benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. (ori/dre)
Editor : A. NugrohoSumber : Radar Malang