BATU, RADAR BATU - Alokasi ribuan ton pupuk bersubsidi tahun ini menyisakan paradoks bagi sektor pertanian di Kota Batu. Meski kuota yang dikucurkan menembus angka 1.051 ton, banyak petani lokal, khususnya hortikultura, yang mengeluhkan ketimpangan distribusi. Di sisi lain, banyak pula petani yang ogah mengakses fasilitas subsidi itu. Alasannya, lantaran kualitas buruk dan kandungan yang justru merusak struktur tanah, terutama saat cuaca ekstrem.
Jatah pupuk subsidi 1.051 ton tersebut dibagi atas 599 ton NPK, 399 ton Urea, dan 53 ton pupuk organik. Peta sebaran pupuk sangat kontras antarkecamatan. Kecamatan Junrejo menyedot kuota pupuk kimia terbesar. Wilayah itu mendapat 304 ton NPK dan 291 ton Urea.
Di lapangan, angka-angka administratif itu memicu polemik. Distribusi dinilai jauh dari kata merata. Setia Wahyudi, salah seorang petani hortikultura asal Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu mengungkap realita pahit. Banyak petani hortikultura sayuran mengalami kekurangan pasokan pupuk subsidi.
“Penyaluran belum merata. Musim tanam tahun 2026 ini, banyak petani sayur yang tidak dapat jatah subsidi sama sekali. Kuotanya nol sak,” ungkap Yudi. Krisis ini memunculkan tren baru. Petani mulai beralih memborong pupuk non-subsidi. Harga yang jauh lebih mahal bukan lagi rintangan. Apalagi, Yudi menyebut formulasi pupuk subsidi kurang mumpuni.
Penggunaan pupuk subsidi pada cuaca ekstrem justru merusak tanah dan memicu busuk daun. “Beda jauh dengan pupuk nonsubsidi. Bobot, kualitas daun, dan ketahanan terhadap hama jauh lebih baik,” tambahnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan-KP) Kota Batu Hendry Suseno menepis isu kelangkaan. Pihaknya mengklaim pasokan total sangat mencukupi. Kekosongan stok di tingkat pengecer dianggap sekadar hambatan logistik sementara.
Keterlambatan pengiriman dari gudang ke kios biasanya hanya memakan waktu satu hingga dua hari. Dia mengimbau petani menebus pupuk jauh hari sebelum puncak masa tanam.
Untuk mencegah polemik berulang, Hendry berjanji bakal lebih memperketat verifikasi.
Bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dirinya akan menghitung ulang kesesuaian data yang ada dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dengan luas lahan riil di lapangan.
Tujuannya untuk memastikan distribusi pupuk subsidi musim tanam berikutnya tepat sasaran secara proporsional. Terkait tingginya kuota di Junrejo, Hendry menyebut hal itu dipicu luasnya lahan tanaman pangan dan sayuran semusim.
Kawasan ini dinilai butuh intervensi pemupukan intensif. Kondisi terbalik terjadi di Kecamatan Bumiaji. Daerah ini hanya mendapat 180 ton NPK dan 33 ton Urea. Namun, Bumiaji memborong 52 ton pupuk organik, atau 98 persen dari total kuota kota.
“Pergeseran komoditas ke bunga potong dan hortikultura tahunan menjadi pemicunya. Bumiaji kini jarang ditanami padi dan jagung yang menjadi prioritas subsidi pusat,” ucapnya.
Sementara itu, Kecamatan Batu mendapat jatah menengah. Alokasinya 115 ton NPK dan 75 ton Urea, tanpa pasokan pupuk organik sama sekali. “Seluruh pasokan ini disalurkan lewat jaringan pengecer resmi,” pungkasnya. (kr2/dre)
Editor : A. Nugroho