BATU, RADAR BATU - Rencana pemecahan dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Batu mulai memantik sorotan publik.
Di tengah isu gemuknya birokrasi dan potensi penambahan kursi jabatan baru, Pemkot memastikan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bukan proyek bagi-bagi kekuasaan.
Restrukturisasi birokrasi itu ditarget mulai berjalan pada Juli 2026 mendatang. Saat ini, revisi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih dibahas bersama DPRD Kota Batu.
BACA JUGA: Kecaman Republika dan Respons Komnas HAM pasca Penangkapan Jurnalis oleh Israel
Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto menepis anggapan bahwa pemecahan OPD hanya membuka ruang jabatan baru di lingkungan birokrasi.
“Ini bukan bagi-bagi kursi. Tujuannya supaya beban kerja lebih proporsional dan pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif,” tegas Heli.
Menurut dia, selama ini dua sektor strategis tersebut tidak mendapat perhatian optimal karena hanya menjadi bidang kecil di bawah dinas besar.
BACA JUGA:Minat Masyarakat Indonesia terhadap Lagu K-Pop Disebut Menurun, Musisi Lokal Kini Makin Mendominasi
Akibatnya, banyak program kepemudaan, olahraga, hingga pemberdayaan desa tidak berjalan maksimal.
Saat ini, urusan olahraga dan kepemudaan masih menumpang di bawah Dinas Pendidikan. Sedangkan pembinaan desa berada di bawah DP3AP2KB.
Struktur tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan lapangan yang semakin kompleks.
BACA JUGA: Pendaki Wajib Tahu! Rekomendasi Gunung Dekat Kota Batu untuk Pendakian Akhir Pekan
Pemkot mengklaim pembentukan DPMD akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi desa dan tata kelola pemerintahan di tingkat bawah.
Di sisi lain, Dispora diharapkan mampu melahirkan sistem pembinaan atlet dan organisasi kepemudaan yang lebih terarah.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa DP3AP2KB Kota Batu Iwan Iswanto mengakui selama ini banyak persoalan desa tidak tertangani optimal karena keterbatasan kewenangan di level bidang.
BACA JUGA: Fakta Kampus di Kota Malang yang Banyak Dicari Mahasiswa Baru
“Pekerjaan rumah di desa sangat banyak, mulai tata kelola hingga penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu memang dibutuhkan dinas khusus,” katanya.
Menurut Iwan, Pemkot juga mulai menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia agar OPD baru tidak hanya sekadar menambah struktur tanpa kinerja nyata.
Sejumlah studi banding ke daerah lain juga telah dilakukan untuk mematangkan konsep kelembagaan.
BACA JUGA: Dekat Coban Rais, Ini Rekomendasi Kafe Estetik yang Cocok untuk Bersantai
Meski begitu, pembentukan dua dinas baru ini tetap memunculkan tantangan tersendiri.
Selain kebutuhan anggaran operasional, Pemkot juga dituntut memastikan restrukturisasi benar-benar berdampak pada percepatan pelayanan publik, bukan sekadar menambah panjang rantai birokrasi. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan