BATU, RADAR BATU - Cita-cita kemandirian pangan kembali berbenturan dengan pemangkasan anggaran. Tahun ini, nasib para petani hortikultura di Kota Batu kian terjepit setelah alokasi bantuan pupuk organik dari Pemkot Batu anjlok hingga 70 persen.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan-KP) Kota Batu Harijadi Agung Setijana membenarkan penyusutan ekstrem tersebut. Kebijakan efisiensi fiskal daerah menjadi dalih utama di balik pemangkasan ini.
“Tahun lalu bantuannya mencapai 70 ton. Kini jumlahnya menyusut tajam menjadi sekitar 20 ton,” ungkap Harijadi. Bantuan pupuk organik ini sejatinya memegang peran krusial. Ia disalurkan sebagai pelengkap bagi program bantuan benih sayuran.
Baca Juga: Pasar Sempit, Pertanian Organik di Kota Batu Masih Jalan di Tempat
Sasarannya pun sangat spesifik. Pupuk ini dialokasikan khusus bagi komoditas yang tidak tersentuh daftar 10 jenis tanaman penerima pupuk subsidi dari pemerintah pusat. Distribusi 20 ton pupuk yang tersisa akan digelontorkan secara bertahap kepada kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan).
Setidaknya ada 12 desa dan kelurahan di Kota Batu yang menjadi sasaran. Mekanismenya disesuaikan dengan kesiapan lahan dan masa tanam di masing-masing wilayah. Meski dukungan anggaran ditekan habis-habisan, pemerintah tetap membebankan ekspektasi tinggi. Petani tetap dituntut menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.
Baca Juga: Khawatir Ancam Sumber Air, Warga Sumberbrantas Protes Sumur Bor Milik Perusahaan Pertanian
Di sisi lain, pemangkasan ini dibungkus dengan narasi transisi menuju pertanian berkelanjutan. Pengurangan kuota pupuk organik diharapkan mampu menekan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia pabrikan. “Pemberian pupuk organik ini salah satunya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia,” klaim Harijadi.
Kondisi ini pada akhirnya menempatkan petani pada posisi sulit. Di tengah minimnya dukungan nyata, mereka dipaksa untuk segera mandiri secara swadaya demi menyelamatkan hasil panen. (dia/dre)
Editor : A. Nugroho