BATU - Wali Kota Nurochman menegur jajaran perangkat daerah agar meninggalkan budaya kerja normatif yang minim dampak. Evaluasi kinerja birokrasi menjadi sorotan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Hotel Aston Inn, kemarin (18/2).
Forum tersebut tak hanya membahas rancangan awal pembangunan daerah, tetapi juga mengevaluasi capaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Batu. Nurochman menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan perjanjian kinerja agar visi-misi pembangunan tidak berhenti di atas kertas.
“Saya minta sinkronisasi seluruh breakdown visi-misi dilakukan dengan serius. Jangan hanya normatif secara administrasi, tapi lemah di hasil,” tegasnya. Ia menilai birokrasi masih terlalu fokus pada rutinitas administratif tanpa capaian konkret di lapangan.
Ego sektoral antar-OPD juga disebut masih kuat, sehingga memicu tumpang tindih program dan belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Kondisi itu tercermin dari serapan anggaran yang belum optimal. Hingga akhir tahun lalu, realisasi belanja hanya mencapai sekitar 80 persen.
Pola slow start and panic finish masih terjadi. Belanja lambat di awal tahun dan menumpuk menjelang akhir. “Ini harus dievaluasi. Program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat justru serapannya rendah,” ujarnya.
Nurochman juga menyoroti komposisi anggaran untuk program strategis yang dinilai belum proporsional. Alokasi untuk mewujudkan visi-misi strategis hanya sekitar Rp37 miliar. Angkanya lebih kecil dibanding pokok pikiran (pokir) yang mencapai Rp50 miliar. Kondisi itu menunjukkan rendahnya komitmen OPD dalam menerjemahkan kebutuhan riil warga.
“Kalau perangkat daerah tidak mampu menerjemahkan dan tidak punya komitmen, pemerintah tidak segan melakukan penyesuaian,” tegasnya. Sejumlah program strategis turut disorot karena belum menunjukkan akselerasi signifikan, seperti pembangunan Mal UMKM dan optimalisasi Pasar Among Tani.
Padahal, sektor UMKM dinilai memerlukan dukungan kebijakan dan anggaran yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menghadapi perencanaan 2027, Nurochman memerintahkan seluruh kajian strategis yang telah disusun segera ditindaklanjuti.
Ia meminta proyek seperti sport center, Spiritual Potential Garden, dan Mal UMKM segera masuk tahap feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED). Perencanaan yang matang diperlukan untuk menentukan skema pembiayaan dan model pelaksanaan.
Beberapa opsi pembiayaan yang mungkin menjadi sumber di antaranya melalui APBD, APBD Provinsi, APBN, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Semua bisa dilakukan kalau perencanaannya matang dan produknya jelas. Jangan sampai kajian hanya jadi dokumen tanpa realisasi,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho