BATU - Keseimbangan ekologis Kota Batu makin berada di ujung tanduk. Masifnya alih fungsi lahan di wilayah hulu, khususnya di Kecamatan Bumiaji, dinilai bukan lagi sekadar persoalan tata ruang. Namun, ancaman serius bencana hidrometeorologi. Hilangnya kawasan resapan air di lereng perbukitan membuat kota wisata ini semakin rentan diterjang banjir, longsor, dan limpasan air ekstrem.
Peringatan keras itu disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri. Ia menilai, cuaca ekstrem yang belakangan terjadi akan berdampak berlipat jika wilayah hulu terus kehilangan fungsi ekologisnya. “Bumiaji itu organ vital bagi keselamatan Kota Batu. Kalau kawasan hulunya rusak, daerah di bawahnya tinggal menunggu dampaknya,” tegas politikus yang akrab disapa Kaji Ipung itu.
Menurutnya, perubahan fungsi hutan menjadi kawasan terbangun dan lahan pertanian tanpa pendekatan konservasi telah mempercepat degradasi lingkungan. Wilayah yang semestinya menjadi catchment area atau daerah tangkapan air justru semakin gundul dan kehilangan daya serap.
Kaji Ipung menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengendalian tata ruang. Ia mendorong Pemkot Batu bersikap lebih tegas dalam menertibkan perubahan peruntukan lahan Terutama di zona rawan bencana. “Jangan hanya berhenti di administrasi. Pemetaan wilayah rawan dan gerakan reboisasi harus dilakukan secara nyata dan masif,” ujarnya.
Ia menegaskan, rencana tata ruang harus benar-benar dikunci agar tidak memberi ruang bagi ekspansi pembangunan di kawasan sensitif. Tanpa langkah konkret, Kota Batu berisiko kehilangan dua hal sekaligus yakni keselamatan warganya dan identitasnya sebagai kota wisata berbasis alam. (ori/dre)
Editor : Aditya Novrian