BATU - Angka kemiskinan di Kota Batu memang menunjukkan tren menurun. Namun lajunya masih tergolong lamban. Sepanjang 2025, penurunan angka kemiskinan hanya mencapai 0,45 persen. Kondisi ini terjadi seiring dengan belum optimalnya proses graduasi warga prasejahtera menuju kemandirian ekonomi.
Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan Kota Batu turun dari 3,31 persen pada 2024 menjadi 2,86 persen pada 2025. Meski mencatat penurunan, capaian tersebut masih berada di bawah target Pemerintah Kota (Pemkot) Batu yang membidik penurunan hingga satu persen. Bahkan, pemerintah menggadang-gadang angka kemiskinan bisa menyentuh zero.
Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu, Wiwit Anandana, mengatakan pemerintah terus mengupayakan pengurangan angka kemiskinan melalui berbagai skema bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. “Bantuan sosial tetap menjadi instrumen utama, baik yang bersifat reguler maupun khusus,” kata Wiwit.
Bantuan sosial reguler yang disalurkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Selain itu, bantuan sosial khusus diberikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa serta BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Penerima bantuan tersebut merupakan masyarakat rentan yang masuk dalam kategori prasejahtera berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya pada desil satu hingga lima. Dinsos Kota Batu juga menggulirkan program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
Program ini memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp10 juta kepada janda miskin yang telah memiliki embrio usaha. Namun demikian, Wiwit menegaskan bantuan langsung tidak bersifat permanen. Pemerintah menargetkan penerima bantuan dapat keluar dari garis kemiskinan melalui mekanisme graduasi, sesuai amanat Kementerian Sosial RI.
“Target nasionalnya 300 keluarga prasejahtera bisa lulus menuju kemandirian. Di Kota Batu, graduasi PKH pada 2025 baru mencapai 50 keluarga,” ujarnya. Meski angka tersebut melampaui target lokal tahunan yang berkisar 30-35 keluarga, capaian tersebut belum cukup signifikan untuk mendorong penurunan angka kemiskinan secara lebih agresif.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Batu Lilik Fariha mengatakan Pemkot Batu juga mengalokasikan anggaran khusus bagi penyandang disabilitas. Pada 2025, sebanyak 103 penyandang disabilitas menerima bantuan dan jaminan sosial dengan nilai Rp500 ribu per orang.
Upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui sektor pendidikan. Pemkot Batu memasukkan beasiswa pendidikan gratis sebagai salah satu program strategis, termasuk program Wali Kota Batu Nurochman untuk mencetak seribu sarjana dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) terus dijalankan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Sepanjang 2025, sebanyak 152 rumah warga kurang mampu telah diperbaiki dengan nilai bantuan Rp30 juta per unit. “Kami juga fokus pada peningkatan kompetensi dan keterampilan,” kata Lilik.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui program vokasi, pelatihan kerja, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembinaan dilakukan secara terpadu melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan skema bantuan disertai pendampingan usaha.
Meski berbagai program telah berjalan, Pemkot Batu masih menghadapi tantangan besar untuk mempercepat laju penurunan kemiskinan dan meningkatkan angka graduasi warga prasejahtera secara berkelanjutan. (ori/dre)
Editor : Aditya Novrian