BATU - Sebanyak 6.220 warga Kota Batu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut menandakan perbaikan kesejahteraan belum sepenuhnya berdampak signifikan secara struktural. Namun secara jumlah, angkanya terus terus menunjukkan tren penurunan. Kendati lajunya masih tergolong lambat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, tingkat kemiskinan turun dari 3,31 persen pada 2024 menjadi 2,86 persen pada 2025. Penurunan sebesar 0,45 persen itu menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir alias capaiannya belum mampu menggerus jumlah penduduk miskin secara tajam.
Seiring penurunan persentase, jumlah penduduk miskin juga menyusut. Pada 2023 tercatat 8.063 orang miskin, turun menjadi 6.590 orang pada 2024, dan kembali berkurang menjadi 6.220 orang pada 2025. Angka tersebut masih mencerminkan tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan.
Kepala BPS Kota Batu, Sayu Made Widiari, menjelaskan penghitungan angka kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN). Metode ini mengacu pada pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan.
“Data pengeluaran tersebut disesuaikan dengan garis kemiskinan untuk menentukan kategori kemiskinan,” ujar Sayu. Garis kemiskinan (GK) dihitung berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret pola konsumsi dan pengeluaran masyarakat. Di Kota Batu, GK pada 2024 tercatat sebesar Rp642,7 ribu per kapita per bulan.
Angka itu meningkat menjadi Rp671,2 ribu pada 2025. Artinya, penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis tersebut dikategorikan miskin. Sementara itu, dari sisi kemiskinan ekstrem, Kota Batu mencatat capaian lebih baik.
Berdasarkan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 0,64 persen pada 2023 menjadi 0 persen pada 2024 dan bertahan hingga 2025.
Namun demikian, Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu, Wiwit Anandana, menilai kemiskinan tidak bisa dilihat semata dari angka statistik. Menurutnya, ada berbagai faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan masih bertahan.
“Kurangnya akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan. Kesadaran untuk menempuh pendidikan agar keluar dari garis kemiskinan juga perlu terus diperkuat,” kata Wiwit.
Faktor lain yang memengaruhi yakni pengangguran dan pendapatan yang tidak stabil, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun turut menekan daya beli masyarakat.
Selain faktor internal, Wiwit menegaskan kemiskinan juga kerap dipicu faktor eksternal di luar kendali individu. Misalnya, bencana alam yang menyebabkan kehilangan aset dan sumber penghidupan.
Ia mencontohkan lonjakan kemiskinan pada 2020-2021, ketika pandemi Covid-19 melanda. Saat itu, tingkat kemiskinan di Kota Batu melonjak hingga 4,09 persen atau setara 8.630 orang jatuh miskin akibat hilangnya mata pencaharian.
“Kondisi sosial seperti kematian tulang punggung keluarga juga bisa langsung mendorong satu keluarga masuk ke garis kemiskinan,” ujarnya. Karena itu, Wiwit menekankan pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pemerintah.
Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui peningkatan produktivitas, kemandirian ekonomi, dan penguatan ketahanan keluarga. “Kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar penurunan angka kemiskinan tidak hanya terlihat di data, tetapi benar-benar dirasakan dampaknya,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : Aditya Novrian