BATU - Realisasi pajak parkir di Kota Batu kembali jauh di bawah target. Hingga kemarin (11/12), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat capaian baru menyentuh 22,72 persen atau sekitar Rp1 miliar dari target Rp4,7 miliar. Dengan sisa waktu yang tinggal hitungan hari, pemerintah praktis mustahil mengejar kekurangan sebesar Rp3,7 miliar.
Kepala Bapenda Kota Batu Mohammad Nur Adhim menyebut capaian tahun ini tak jauh berbeda dibanding 2024 yang hanya mencapai Rp1,2 miliar atau 57,87 persen dari target Rp2,2 miliar. Namun tahun ini persentasenya merosot karena target dinaikkan drastis pada Perubahan APBD. “Sudah jelas tidak bisa tercapai, kekurangannya sangat jauh,” ujarnya.
Adhim menjelaskan penambahan target hingga Rp2,5 miliar membuat performa pajak parkir seolah jeblok total. Padahal secara nominal pendapatan tidak jauh berubah. “Targetnya yang dinaikkan, tetapi potensi dan realisasinya tetap,” katanya.
Faktor lain yang membuat pendapatan seret yakni perubahan tarif pajak dalam Perda Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak parkir yang semula 20 persen kini turun menjadi 10 persen.
Artinya, bila tarif parkir mal Rp5 ribu, yang disetor ke daerah dulu Rp1 ribu. Namun, kini tersisa separonya saja yakni Rp500. Kondisi diperparah anjloknya kunjungan wisatawan tahun ini. Otomatis itu mengurangi transaksi parkir di pusat belanja maupun destinasi wisata.
Di sisi lain, jumlah titik parkir atau objek pajak tidak bertambah. Adhim masih terus menyisir potensi di lokasi-lokasi padat kunjungan seperti Jawa Timur Park dan Lippo Plaza Batu. Namun, kontribusinya dinilai tetap tak cukup mengejar kekurangan yang ada.
Upaya meningkatkan pendapatan kini bertumpu pada momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Meski demikian, hasil perolehan Nataru baru masuk dalam laporan Januari 2026. “Jadi tetap sulit untuk mengejar target tahun ini,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho