BATU - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu Tahun Anggaran 2026 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPRD bersama Wali Kota Batu pada 13 November lalu. Hasilnya, pendapatan daerah dipastikan turun signifikan dari proyeksi awal Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp1,08 triliun menjadi Rp926,5 miliar.
Artinya, terdapat koreksi minus Rp160,7 miliar. Wali Kota Batu Nurochman menjelaskan penurunan tersebut dipicu merosotnya dana transfer ke daerah (TKD) yang turun hingga Rp168,8 miliar. “Konsekuensinya, postur pendapatan ikut menyesuaikan. Karena itu, kami mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Meski total pendapatan melemah, pria yang akrab disapa Cak Nur itu justru menaikkan target PAD. Dari semula Rp321,9 miliar dalam proyeksi KUA-PPAS naik menjadi Rp345,9 miliar di APBD 2026. Kenaikan ini bakal dirasionalisasi dengan ditopang beberapa strategi. Di antaranya melalui reaktivasi PT Batu Wisata Resource (BWR).
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dinilai sebagai penggerak ekonomi baru. Salah satunya dengan pengembangan unit usaha yang diproyeksikan memberi deviden. Selain itu, juga melalui digitalisasi pajak dan retribusi. Termasuk pemasangan smart gate parking di Alun-Alun Kota Wisata Batu yang ditarget beroperasi pada 2026.
Cak Nur optimistis langkah-langkah tersebut dapat menguatkan PAD tanpa membebani masyarakat. Sebab, banyak inovasi yang akan mulai berjalan tahun depan baik dari sisi pengawasan maupun pelayanan. Selain memperkuat sisi penerimaan, dia juga menyiapkan dukungan untuk sektor riil terutama pertanian dan peternakan.
Salah satu program yang sudah disiapkan yakni bantuan keuangan khusus pembangunan laboratorium kultur jaringan di Desa Sumberbrantas. Laboratorium ini ditarget menghasilkan bibit unggul dengan produktivitas tinggi. Output-nya bukan hanya menjaga ketahanan pangan tetapi juga mendorong peningkatan ekspor produk hortikultura Kota Batu.
“Jika ekspor tumbuh, efek ke pendapatan daerah akan mengikuti,” kata pria asli Desa Sumberejo, Kecamatan Batu itu. Lebih lanjut, pihaknya juga akan menggairahkan creative finance melalui peran Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU).
Forum ini diposisikan sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kewenangan itu memiliki dasar hukum jelas yakni UU 25/2007 tentang Penanaman Modal dan Permensos 9/2020 tentang TJSLBU. Melalui skema ini, perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan di berbagai sektor.
Mulai dari sektor ingkungan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), olahraga, hingga program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti beasiswa seribu sarjana. Menurut Cak Nur, iklim investasi di Kota Batu sedang tumbuh positif sehingga ruang kolaborasi ini semakin terbuka.
“Kerja sama Pemerintah Kota (Pemkot) dan dunia usaha harus diperkuat agar beban fiskal tidak hanya bertumpu pada APBD,” tegasnya. Meski pendapatan daerah terkoreksi cukup besar, Cak Nur memastikan operasional pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak akan terdampak.
Prioritas anggaran tetap diarahkan pada program strategis yang langsung menyentuh masyarakat. “Penurunan pendapatan tidak boleh menjadi alasan melemahnya layanan. Prinsip kami, setiap kebijakan harus mengutamakan kepentingan publik,” tutupnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho