BATU - Orang tua siswa di Kota Batu mulai was-was dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi setelah mencuatnya kasus dugaan keracunan pada 25 September lalu. Para orang tua kini meminta anak-anaknya lebih hati-hati saat menerima MBG. Terutama untuk mengecek dan memastikan makanan dalam kondisi fresh.
Ada pula orang tua yang sampai melarang anaknya mengonsumsi MBG. Seperti yang dilakukan Amel (bukan nama sebenarnya). Dia mengaku sudah melakukan itu sebelum kasus dugaan keracunan MBG di Kota Batu pada 25 September lalu. Sebab, anaknya sudah beberapa kali mengeluh lantaran MBG yang diterima sudah dalam kondisi tidak fresh.
“Memang baunya kadang sudah tidak enak, untungnya tidak dimakan oleh anak saya,” ujarnya. Selain itu, wanita asal Kelurahan Sisir itu menilai porsi MBG pun tidak ideal. Pasalnya, porsi lauk kadang terlalu sedikit dan potongan buah yang terlalu tipis. “Nasinya banyak, tapi lauknya sedikit sekali. Itu tidak masuk akal,” paparnya.
Sebelum MBG berjalan, Amel rutin membawakan sang buah hati bekal makan siang. Kebiasaan itu berhenti setelah program MBG berjalan di Kota Batu. Sayangnya, setelah marak kasus keracunan MBG, Amel kembali membawakan bekal untuk anaknya. Apalagi dia telah meminta anaknya agar tidak mengonsumsi MBG.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu Ady Sayoga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kembali melakukan evaluasi menyeluruh dan serius. Khususnya untuk memastikan keamanan MBG.“Program ini bagus, jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang,” ujarnya.
Ady meminta transparansi sistem tata kelola dalam menjamin keamanan MBG. Misalnya, dibuktikan dengan Sertifikat Laik Haigene Santisasi (SLHS) dan disosialisasikan ke publik. Mengingat kepercayaan publik sudah tercederai dengan maraknya kasus keracunan MBG yang terjadi belakangan ini.
“Sosialisasi bisa dilakukan mulai dari Satu Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah yang akan meneruskan informasi itu kepada wali siswa,” jelasnya. Adi meminta dapur SPPG juga berbenah dan terbuka menerima semua kritik dan keluhan. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Batu itu juga meminta Pemkot Batu tegas dalam mengkurasi operasional SPPG. Bahkan dia meminta agar izin operasional SPPG dicabut apabila terbukti melanggar Standard Operational Procedure (SOP). “Saya rasa langkah tersebut masih sangat rasional,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho