BATU - Di balik gegap gempita karnaval budaya di Kota Batu selama Agustus lalu, ada peran masyarakat yang dominan. Mereka rela merogoh kocek dalam-dalam untuk menyukseskan acara tersebut. Setiap Kepala Keluarga (KK) ditarik iuran sedikitnya Rp 200 ribu hingga Rp 1,1 juta demi memeriahkan perayaan HUT Ke-80 RI. Setidaknya, setiap desa yang menggelar karnaval budaya menghabiskan dana Rp 1,3-1,8 miliar.
Meski begitu, iuran masyarakat bukan sumber pendanaan satu-satunya. Kendati harus diakui 90 persen lebih pembiayaan berasal dari swadaya masyarakat. Seperti yang disampaikan Kepala Kepala Desa Bulukerto Suhermawan saat dikonfirmasi dua hari lalu (31/8). Dia mengaku menganggarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 70 juta.
Dana tersebut digunakan untuk menyewa panggung kehormatan, sound system, kostum, dan dekorasi. Selain itu, juga digunakan untuk kepanitiaan, kaos seragam, dan konsumsi. Terkait iuran masyarakat, Suhermawan mengaku tidak ada koordinasi terpusat dari pemerintah desa (pemdes). Sebab, itu diserahkan kepada masing-masing ketua RT. Sehingga, besaran iuran yang ditetapkan bergantung kebutuhan RT masing-masing.
Kendati begitu, dia membeberkan setiap RT rata-rata mengeluarkan dana antara Rp 50-70 juta. Jika setiap RT memiliki 45 KK, artinya setiap kepala keluarga akan ditarik iuran sebesar Rp 1,1-1,5 juta. Nominalnya tentu saja cukup fantastis. Namun, Suhermawan menegaskan bila penarikan iuran itu tidak dilakukan sekaligus. Melainkan dilakukan secara berkala dengan nominal rendah setiap minggu.
“Jadi setiap RT itu punya jemaah tahlil mingguan. Disitu warga ditarik iuran kas sebesar Rp 5-10 ribu per pertemuannya,” jelasnya. Dengan begitu, masyarakat punya tabungan untuk iuran karnaval budaya. Apabila ada kekurangan, warga tinggal menambah iuran sesuai sisa kebutuhan. Lebih lanjut dia mengatakan ada 26 RT di Desa Bulukerto. Jika ditotal maka estimasi dana yang dikeluarkan untuk karnaval budaya desa bisa mencapai Rp 1,3-1,8 miliar.
Dana tersebut termasuk digunakan untuk persiapan. Seperti konsumsi latihan yang dilakukan nyaris setiap malam sejak H-30. Meski begitu, Mawan mengakui bila ada beberapa warga yang merasa keberatan dengan penyelenggaraan karnaval budaya. Alasannya beragam yakni mulai keberatan dengan nilai iuran hingga menolak penggunaan sound horeg. Namun, hal itu bisa diselesaikan dengan baik.
Untuk yang keberatan dengan nominal iuran akan ditarik semampunya saja. Sedangkan terkait sound, Suhermawan mengaku sudah mematuhi aturan terbaru yang berlaku. Yakni membatasi jumlah subwoofer dalam penggunaan sound. Tapi dia menegaskan yang keberatan juga tidak banyak. Hanya 3-4 KK saja. “Ada juga pelaku usaha yang mengeluh omzetnya macet jelang karnaval karena penutupan jalan untuk latihan,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Desa Pendem Tri Wahyuwono Efendi juga menarget iuran karnaval budaya sesuai kebutuhan per RT. Jika dibandingkan Desa Bulukerto, kebutuhan biaya karnaval di Desa Pendem lebih rendah. Yakni antara Rp 20-30 juta per RT. Namun, pembayarannya dilakukan dua kali dalam setahun. Berbeda dengan Desa Bulukerto yang menarik iuran untuk kas RT setiap seminggu sekali.
Tri menyebut ada sekitar 75-100 KK dalam setiap RT. Sementara di Desa Pendem punya 50 RT. Artinya estimasi iuran masyarakat mencapai Rp 200-400 ribu per KK. Bahkan, nominal iurannya bisa lebih murah karena kerapkali ada donatur yang menyumbang dalam jumlah besar. Namun, bentuknya tak selalu uang. Ada yang dalam bentul peralatan seperti sound atau dekorasi. Sejauh ini, belum ada laporan warga yang keberatan,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho