BATU - Pelaksanaan program sekolah rakyat di Kota Batu mendapat lampu hijau dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Itu setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung lokasi sekolah rakyat di Panti Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Bhima Sakti Batu kemarin (16/4).
Sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Tujuannya untuk pemerataan akses pendidikan bagi anakanak dari keluarga prasejahtera.
Baca Juga: 605 ABK Belajar di Sekolah Reguler
Pendidikan di sekolah itu akan menggunakan sistem asrama.
Sehingga, siswanya dipastikan tak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun.
Dalam waktu dekat, setiap kota atau kabupaten ditarget memiliki satu sekolah rakyat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur siap melaksanakan program sekolah rakyat.
Termasuk yang akan dijalankan di Kota Batu pada Juli mendatang. “Kami sudah tinjau lokasinya.
Daya tampung untuk angkatan pertama bisa mencapai 150 siswa jenjang SMP,” ungkapnya.
Ada tiga daerah yang dibidik Pemprov Jatim untuk akselerasi program itu.
Yakni Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Lamongan.
Sebab, tiga daerah tersebut memiliki aset tanah dan bangunan yang bisa dimanfaatkan segera.
Kendati begitu, Khofifah menilai tetap perlu beberapa proses rehabilitasi untuk menunjang pembelajaran yang berkualitas di sana.
“Seperti kondisi kamar dan dapur yang perlu ditata ulang untuk memastikan kenyamanan siswa,” imbuhnya.
Mentan Menteri Sosial (Mensos) RI periode 2014- 2018 itu menilai kondisi ruang kelas juga perlu dilakukan perbaikan.
Misalnya dengan peninggian atap, pengecatan, hingga pemasangan sekat agar lebih representatif.
Termasuk perlu dilakukan peremajaan furnitur di dalam kelas agar tampak baru.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menyebut ada PR lain yang perlu disiapkan.
Salah satunya perekrutan tenaga pendidik.
Pemerintah daerah diminta mendata kebutuhan tersebut sesuai rombongan belajar (rombel) yang disiapkan.
“Misalnya, perlu 15 guru per 150 siswa. Kemungkinan seleksinya nanti disesuaikan kurikulum sekolah rakyat,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho