BATU - Ada lima problem yang disoroti dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Royal Orchids Garden Hotel, Kecamatan Batu kemarin (18/3).
Di antaranya masalah pasar, sampah, pertanian, pembangunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pembangunan desa.
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan mengkaji pokok pikiran (pokir) yang menjadi usulan tersebut.
Wali Kota Batu Nurochman mengatakan tiga musrenbang di tingkat kecamatan telah melahirkan 1.184 pokir.
Ribuan pokir itu kemudian dilakukan kajian untuk menyesuaikan dengan urgensi dan anggaran yang ada.
Cak Nur, sapaannya, berkomitmen untuk mengakomodasi pokir yang selaras dengan visi dan misi mBatu SAE.
Dengan demikian realisasinya bisa sejalan beriringan.
“Anggaran pokir awal masih Rp 2 miliar. Rencananya kami tambah untuk mengakomodasi lebih banyak,” tuturnya.
Terkait permasalahan di Pasar Induk Among Tani Batu, dia berencana melakukan revitalisasi.
Baik dari segi tata kelola pedagang hingga manajerial pasar.
Sementara, untuk masalah sampah Cak Nur akan merealisasikan cita-cita awalnya.
Yakni membangun industri pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung.
Selain itu, untuk masalah pertanian lebih banyak menyoroti subsidi pupuk yang masih belum merata.
Dia mengaku akan mengupayakan subsidi pupuk yang sesuai dengan komoditas hasil pertanian di Kota Batu.
“Pembangunan BUMD juga akan kami usahakan terealisasi secepatnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin menilai visi misi Nurochman dan Heli Suyanto sudah selaras dengan program kerja Pemprov Jatim.
Selanjutnya, pekerjaan rumah bagi Pemkot Batu adalah merealisasikan program prioritas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Poin pertimbangan juga harus merujuk pada dukungan terhadap program Asta Cita,” ungkapnya.
Dia meminta Pemkot Batu aktif mendukung kemajuan di berbagai sektor.
Seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada keluarga prasejahtera, rehabilitasi sekolah, hingga menekan angka kemiskinan.
“Kami akan melakukan kolaborasi dari segi pembiayaan program juga,” tegasnya.
Misalnya dengan sharing dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota dan provinsi.
Sementara subsidi lainnya juga bisa mengandalkan Corporate Social Responsibility (CSR). (ori/dre)
Editor : A. Nugroho