BATU - Akademisi menyoroti pengelolaan Pasar Induk Among Tani Batu di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumperindag).
Model pengelolaan itu dinilai tidak tepat.
Itu lantaran UPT tidak bisa mendorong perkembangan pasar secara pesat.
Peneliti Senior Pusat Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Joko Budi Santoso menyarankan agar pasar induk dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sebab, kewenangan UPT dalam menentukan arah kebijakan sangat terbatas.
“Dinamika pengelolaan penjual, penataan parkir, dan sampah menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai sekarang,” ujarnya.
Untuk itu, penataan kelembagaan perlu dilakukan.
Pengelolaan pasar di bawah BUMD juga memiliki profit oriented dan social oriented yang jelas.
Ditambah, model tersebut tidak akan membuat pasar menjadi ketergantungan terhadap penyertaan modal pemerintah.
Pasalnya, BUMD bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pemenuhan modal dan pengembangan usaha.
Selain itu, pejabat BUMD harus diisi profesional yang berintegritas.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Ludi Tanarto menilai semua bentuk pengelolaan baik.
Asalkan dijalankan dengan integritas dan maksimal.
Menurutnya pengelolaan pasar induk masih akan dipertahankan di bawah UPT.
Namun, dengan manajerial yang lebih optimal.
Meski begitu, jika harus memilih Ludi mengaku lebih tertarik dengan sistem BLUD.
Pasalnya, pemerintah bisa lebih berperan banyak.
“Kalau BUMD kan fokus terhadap profit. Takutnya nanti malah melakukan penarikan yang lebih tinggi kepada pedagang,” ungkapnya. (iza/dre)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana