Ahli Gizi UB Pantang Makanan Bakar demi Hindari Zat Pemicu Kanker Janin
Dinas Kesehatan Dituntut Jadikan Distribusi sebagai Ajang Edukasi Gizi Keluarga
BATU, RADAR BATU - Kuantitas distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B) di Kota Batu berpotensi sia-sia. Hal itu apabila penyalurannya tanpa diimbangi ketepatan takaran kalori dan metode pengolahan yang tepat. Itulah mengapa kalangan akademisi menuntut penerapan standardisasi di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Standarisasi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Apalagi, tujuan utama program MBG bagi kelompok 3B salah satunya untuk pengentasan stunting. Dosen Departemen Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya (UB) Eva Putri Arfiani menyoroti populasi 3B yang memiliki karakteristik kebutuhan energi yang sangat spesifik.
Baca Juga: Dua Rumah di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Dilahap Api, Kerugian Tembus Rp 700 Juta
Pada kelompok ibu hamil trimester pertama, kebutuhan kalori mereka berada di kisaran 180 kkal. Sementara ibu hamil pada trisemester dua sampai tiga terdapat lonjakan kebutuhan energi ekstra hingga 330 kkal. Sedangkan, ibu menyusui 6 bulan pertama penambahan kebutuhan energinya mencapai 330 kkal. Kemudian, masuk pada 6 bulan kedua kebutuhannya naik menjadi 400 kkal.
“Itulah mengapa porsi mereka pantang disamaratakan. Jika porsi dalam sekali sajian tidak memenuhi standar tersebut, maka nilai gizi yang diasup penerima manfaat belum optimal,” terangnya. Mengatasi kerumitan logistik di SPPG, Eva menyarankan pendekatan pragmatis berupa penyesuaian ukuran wadah saji atau cup.
Baca Juga: Dinkes Kota Batu Belum Izinkan 23 Dapur MBG Beroperasi, Sertifikat Higiene Jadi Syarat Mutlak
Dengan begitu, petugas tidak perlu harus merombak siklus menu utama setiap harinya. “Misalnya, porsi untuk balita tentu berbeda dengan takaran untuk ibu hamil atau menyusui, sehingga kontrol volume menjadi kunci efisiensi tanpa harus memasak jenis menu yang berbeda-beda setiap harinya,” paparnya.
Pemberlakuan skrining medis juga menjadi tahapan mutlak. Tujuannya untuk meredam risiko penyakit bawaan penerima. Ibu hamil yang terindikasi mengidap pre-eklamsi diwajibkan mendapat pembatasan asupan natrium dan rempah tertentu. “Hal ini bisa diakali dengan bumbu terpisah, misalnya garam dalam kemasan sendiri,” ujarnya.
Menyangkut proses produksi, menu olahan padat energi seperti rolade dan nugget ayam sayur sangat direkomendasikan karena bisa dibekukan alias frozen untuk menghemat durasi persiapan dapur. Sebaliknya, teknik pembakaran dilarang keras karena berisiko memicu pelepasan senyawa Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) yang membahayakan janin. Kalaupun terpaksa, ampas gosong sisa pembakaran harus dibuang secara total.
“Hal itu juga bisa diimbangi dengan pemberian porsi sayur dan buah sebagai penyeimbang antioksidan,” jelas dia. Pasokan MBG yang hanya turun satu kali sehari dipastikan belum cukup untuk menuntaskan krisis malnutrisi secara penuh. Oleh karena itu, para relawan di lapangan memikul beban untuk menjadikan momentum pembagian makanan sebagai wahana edukasi.
“Dengan begitu, masyarakat bisa termotivasi menerapkan pola masak sehat tersebut di rumah. Sebab, MBG ini hanya diberikan sehari sekali, maka intervensinya tidak 100 persen,” tegasnya. Untuk itu, edukasi berperan agar pola konsumsi sehat ini bisa diterapkan pada menu rumahan. Ketegasan standardisasi gizi ini menjadi landasan strategis bagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu.
Sekretaris Dinkes Kota Batu dr Yuni Astuti optimistis pendekatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk kelompok 3B efektif memotong mata rantai malnutrisi dari hulu. Bagi balita dengan gizi buruk, formula ini diharapkan segera mengoreksi kurva pertumbuhan menjadi normal kembali. “Kami terus melakukan evaluasi untuk pemantauan penerima manfaat,” jelasnya. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan