BATU - Pemerintah Kota Batu mulai bergerak membenahi ketidaktepatan sasaran subsidi BPJS Kesehatan. Sebanyak 53.691 penerima bantuan iuran (PBI) terindikasi berasal dari kelompok ekonomi mampu.
Merespons kondisi tersebut, Pemkot Batu menyiapkan langkah resegmentasi kepesertaan untuk menata ulang komposisi penerima subsidi.
BACA JUGA Pavingisasi Digenjot, Pemkot Batu Gelontorkan Rp12,5 M untuk 81 Titik Jalan Lingkungan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja menjelaskan, selama ini komposisi kepesertaan belum proporsional. Dari sekitar 225 ribu penduduk, sebanyak 113 ribu jiwa iurannya masih ditanggung pemerintah.
“Padahal angka kemiskinan hanya 2,86 persen. Ini yang sedang kami benahi,” ujarnya.
BACA JUGA Proyeksi Pajak Pariwisata di Kota Batu Selama Lebaran Tembus Rp20 Miliar
Dalam skema resegmentasi, warga yang tergolong mampu akan dialihkan ke segmen mandiri. Sementara masyarakat miskin akan diarahkan masuk dalam tanggungan pemerintah pusat melalui PBI JKN.
Langkah ini diharapkan mampu menekan beban APBD sekaligus memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Batu Lilik Fariha menegaskan, resegmentasi bukan sekadar upaya efisiensi anggaran, tetapi juga penataan sistem yang lebih adil.
BACA JUGA UHC Kota Batu Tembus 99,71 Persen, Tinggal 652 Warga Belum Terdaftar JKN
“Seharusnya desil bawah dibiayai pusat. Sisanya menjadi kewenangan daerah,” jelasnya.
Saat ini, Dinsos bersama Dinkes tengah melakukan pembaruan data melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Proses verifikasi juga melibatkan pemerintah desa dan kelurahan agar data sesuai kondisi riil di lapangan.
Menurut Lilik, masih banyak warga miskin yang justru belum terakomodasi dalam kuota PBI dari pemerintah pusat.
Karena itu, validasi data menjadi langkah krusial dalam proses resegmentasi.
“Harapannya dalam waktu dekat hasilnya sudah terlihat, sehingga distribusi bantuan bisa lebih optimal,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Batu menargetkan subsidi BPJS ke depan benar-benar tepat sasaran sekaligus mendukung efisiensi anggaran daerah.
Editor : Fajar Andre Setiawan