BATU, RADAR BATU - Kualitas panen dan kepastian produksi memaksa ratusan petani di Kota Batu membuang jatah pupuk bersubsidi pada musim tanam 2026. Alih-alih mengejar harga murah dari pemerintah, mereka berani mengambil risiko finansial dengan memborong pupuk komersial di pasaran.
Pergeseran ini menjadi bukti nyata bahwa petani memilih keluar dari jebakan birokrasi kartu tani. Hal itu dilakukan demi mengejar kemandirian produksi dan menjaga kelangsungan hidup tanaman. Regulasi pembatasan komoditas dari pemerintah pusat jadi pemicu utama.
Aturan itu mengunci kuota subsidi hanya untuk tanaman pangan pokok, seperti padi dan jagung. Akibatnya, sentra hortikultura seperti Kecamatan Bumiaji menjadi korban karena mendapat alokasi paling sedikit.
“Di Bumiaji tanamannya beraneka macam, ada buah dan sayur. Harusnya stok pupuk subsidi disesuaikan dengan kebutuhan petani, bukan sekadar dibatasi satu dua jenis,” keluh Nur Ikhsan, petani hortikultura asal Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.
Ketidaksesuaian ini membuatnya mantap bermigrasi ke pupuk komersial. Masalah bertambah pelik akibat rantai distribusi yang kusut di tingkat kios resmi. Setia Wahyudi, petani hortikultura asal Sidomulyo, mengungkap banyak jatah subsidi milik petani hangus.
Pihak kios menolak melayani pembelian eceran di bawah satu sak. Petani pun dipaksa patungan demi menggenapkan kuota tebusan, ditambah beban jarak kios yang jauh. “Prosesnya ribet dan akhirnya banyak tetangga yang akhirnya tidak mengambil. Harusnya pupuk dikelola langsung oleh kelompok tani, bukan di kios,” tegas Yudi.
Faktor kualitas menjadi pukulan telak bagi pamor pupuk subsidi. Petani menemukan adanya penurunan mutu kandungan kimiawi dibanding beberapa tahun lalu. Penggunaan jangka panjang membuat tanah cenderung mengeras. Dampak terburuknya, pertumbuhan tanaman melambat dan sangat rentan membusuk saat cuaca buruk atau musim hujan tiba.
Baca Juga: Kuota Pupuk Subsidi Kota Batu Tembus 1.051 Ton, Petani Sayur Mengaku Tak Kebagian
Kondisi ini berbanding terbalik dengan pupuk komersial nonsubsidi. Duwi Ari, petani jeruk dan kol asal Kecamatan Junrejo, merasakan efek instan. Dampak pada kesegaran visual daun dan peningkatan bobot buah langsung terlihat sejak awal masa pemupukan.
Peralihan ini tentu menuntut modal yang besar. Biaya produksi di awal musim tanam membengkak tajam. Jika harga sayur di pasaran sedang anjlok, petani terancam merugi telak. Namun, jika panen melimpah dan harga stabil, modal jumbo tersebut akan terbayar lunas dengan keuntungan berlipat.
Gelombang migrasi pada 2026 ini menjadi sinyal keras bagi pemerintah. Petani rela mandiri asalkan pasar menjamin kepastian distribusi, variasi produk untuk hortikultura, serta mutu yang merawat kesuburan tanah. Selama sistem subsidi tidak dibenahi, gerakan meninggalkan pupuk pemerintah di tingkat akar rumput akan terus melaju. (kr2/dre)
Editor : A. Nugroho