BATU – Menjelang akhir tahun, serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Batu masih tergolong rendah. Hingga akhir Oktober ini, rata-rata realisasi baru mencapai 60-70 persen. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menjadi SKPD dengan serapan terendah yakni 34,8 persen atau sekitar Rp 19,5 miliar dari total anggaran Rp 56 miliar.
Sementara, realisasi tertinggi dicatatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang serapannya sudah mencapai 74,8 persen atau Rp 95,9 miliar dari total anggaran Rp 128,3 miliar. Menurut Kepala BKAD Kota Batu Eny Rachyuningsih, tingginya serapan anggaran di instansinya dipengaruhi penyaluran Dana Desa (DD) sebesar Rp 22 miliar dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 55,9 miliar untuk 19 desa di Kota Batu.
“Besarnya porsi anggaran BKAD juga termasuk untuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, penggunaannya kecil yakni baru Rp 27 juta dari Rp 6,4 miliar. Itu justru bagus karena artinya tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan penggunaan dana BTT tersebut,” ujar Eny. Dari sisi kinerja, beberapa SKPD masih fokus pada pengerjaan proyek fisik di semester II.
Misalnya, Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp 261,7 miliar dan baru terealisasi 54,1 persen. Proyek rehabilitasi dan pembangunan sekolah masih berlangsung dan ditarget rampung Desember. Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat realisasi 48,1 persen atau Rp 33,5 miliar dari total Rp 69,7 miliar.
Kepala Dinas PUPR Alfi Nurhidayat menjelaskan sebagian besar proyek fisik dikerjakan bersamaan dan pencairan anggarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Itulah mengapa serapan belanjanya masih tampak rendah. “Target kami semua proyek tuntas pada pertengahan Desember nanti,” ujarnya.
Disperkim juga tengah mengebut pengerjaan 30 proyek fisik senilai lebih dari Rp 8 miliar. Beberapa di antaranya sempat terkendala. Seperti proyek drainase dan talang air Pasar Induk Among Tani. Kedua proyek tersebut sempat tertunda karena insiden kecelakaan kerja dan keterlambatan distribusi bahan bangunan dari pabrik.
Selain proyek infrastruktur, Disperkim juga memroses pencairan bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) tahap II bagi 77 penerima, dengan total dana Rp 2,3 miliar. Sebelumnya, tahap I telah disalurkan untuk 64 penerima senilai Rp 1,9 miliar. Lebih lanjut, Dinas Pariwisata juga baru merealisasikan 51,4 persen anggaran atau Rp 15,9 miliar dari total Rp 31,1 miliar.
Sebagian besar digunakan untuk penyelenggaraan event dan pengembangan destinasi wisata. Secara keseluruhan, dari 40 SKPD, sebagian besar realisasi anggaran masih bergantung pada percepatan proyek fisik di kuartal terakhir. Pemkot menarget seluruh SKPD memaksimalkan anggaran sebelum akhir tahun tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. (dia/dre)
Editor : A. Nugroho