BATU - Efisiensi anggaran tahun depan tak hanya berdampak terhadap fiskal daerah. Namun, fiskal desa pun bakal terimbas. Pasalnya, Dana Desa (DD) untuk Kota Batu dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2026 susut Rp 3,2 miliar, dari Rp 22,9 miliar pada tahun ini menjadi Rp 19,7 miliar pada 2026 nanti.
Jika benar, besaran DD tersebut akan menjadi anggaran yang paling rendah sepanjang tiga tahun terakhir (selengkapnya baca grafis). Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyebut pagu awal DD sebelumnya sudah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 sebesar Rp 22,9 miliar.
“Awalnya kami tetapkan sama seperti tahun ini. Ternyata setelah R-APBD selesai, ada pemangkasan dana transfer untuk DD menjadi Rp 19,7 miliar,” ungkapnya. Heli menyebut besaran DD untuk setiap desa cukup variatif. Sebab, besar atau kecilnya anggaran dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
Rata-rata tiap desa mendapatkan dana berkisar Rp 1 miliar. Dengan pemangkasan anggaran yang ada, dia memperkirakan rata-rata dana yang akan diterima tahun depan akan kurang dari itu. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan melakukan penyesuaian terhadap kemampuan anggaran yang bersumber dari dana transfer tersebut.
“Mungkin nanti akan berkurang sekitar 20-25 persen per desa ,” bebernya. Pria asli Desa Sumberbrantas itu menjelaskan masa pencairan DD dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Termin pertama digelontorkan pada bulan Februari sedangkan termin kedua pada bulan Juli.
Alokasi DD biasanya digunakan biaya rutin operasional pemerintah desa (pemdes). Misalnya, untuk gaji perangkat desa, bantuan langsung kepada masyarakat prasejahtera, hingga pemberdayaan masyarakat setempat.
Lebih lanjut, Asosiasi Petinggi Lurah (Apel) Kota Batu Wiweko mengaku legowo dengan berapapun DD yang akan digelontorkan untuk desa. Kendati itu akan menjadi PR para kepala desa (kades) dan lurah untuk melakukan pemetaan ulang anggaran. Otomatis skala prioritas anggaran akan mengalami pergeseran pula.
Dia menyampaikan sebagian besar DD digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Hanya 30 persen saja yang digunakan untuk belanja pegawai seperti honorarium dan insentif. “Yang jelas fokus kami tetap untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat seperti implementasi Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG),” katanya.
Prioritas lain juga tetap dipertahankan seperti bantuan langsung hingga kedaruratan bencana. Dirinya juga meminta kades dan lurah untuk kembali melakukan pemetaan melalui musyawarah desa (musdes). “Selebihnya akan dipetakan ulang sesuai anggaran yang diterima,” pungkas Kepala Desa Oro-Oro Ombo itu. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho