BATU, RADAR BATU – Rencana pengembangan panas bumi atau geothermal di Songgoriti berpotensi memunculkan penolakan masyarakat jika pemerintah tidak membuka kajian lingkungan secara transparan.
Pengalaman penolakan proyek di kawasan Arjuno menjadi salah satu peringatan bagi pemerintah agar tidak mengabaikan aspirasi warga.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu Asmadi mengatakan, isu panas bumi sensitif karena berkaitan dengan risiko lingkungan dan ketersediaan sumber air masyarakat.
“Dulu waktu diusulkan di kawasan Arjuno ada penolakan warga yang mengkhawatirkan dampak lingkungan, sekarang wacananya geser ke Songgoriti, penolakannya tentu tetap kuat jika tidak ada transparansi,” ujarnya.
Baca Juga: Diperingati Setiap 12 November, Begini Sejarah Hari Ayah Nasional
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun pihak pengembang melibatkan masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu sejak tahap penyusunan studi kelayakan atau feasibility study.
Menurut dia, warga perlu mengetahui potensi dampak proyek terhadap lingkungan dan sumber air. Pemerintah juga harus menjelaskan langkah mitigasi yang disiapkan sebelum kegiatan eksplorasi maupun pengembangan dilakukan.
“Masyarakat harus diajak bicara dulu, dipaparkan kajiannya bersama Pemkot dan warga,” tegasnya.
Asmadi menekankan, investasi tidak boleh mengorbankan keselamatan ruang hidup masyarakat. Jika kajian menunjukkan dampak yang merugikan kelestarian alam dan masyarakat belum dapat menerima rencana tersebut, proyek tidak boleh dipaksakan.
Baca Juga: Pemkot Diminta Bentengi Sumber Air Songgoriti
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur Pradipta Indra Ariono juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat perlindungan lingkungan.
Meski sebagian besar kewenangan perizinan sektor energi berada di pemerintah pusat, Pemkot Batu masih memiliki ruang untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan sumber daya air.
“Yang bisa dilakukan dalam konteks tingkatan daerah, salah satunya mengeluarkan kebijakan perlindungan sumber daya air sebagai salah satu bentuk komitmen,” ujar Indra.
Baca Juga: Merayakan Rilisnya Lagu Baru, NPD Luncurkan Frame Photobox yang Berkolaborasi dengan Photomatics
Dia juga mendorong penguatan kearifan lokal dan solidaritas masyarakat untuk menjaga sumber daya alam. Partisipasi warga dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak berjalan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat.
Rencana pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti mencakup wilayah seluas 20.340 hektare di Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar.
Rencana tersebut sebelumnya masuk dalam daftar lelang Kementerian ESDM, tetapi pelelangan 2025 dinyatakan gagal karena tidak ada badan usaha yang mendaftar hingga batas akhir.
Dengan demikian, kepastian kelanjutan proyek dan keterbukaan kajian menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah sebelum rencana tersebut kembali ditawarkan atau memasuki tahapan berikutnya.
Editor : Fajar Andre Setiawan