BATU - Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dikhawatirkan menekan okupansi hotel di Kota Batu bulan ini. Kenaikan biaya operasional bus pariwisata akibat penggunaan BBM nonsubsidi berpotensi menghambat mobilitas wisatawan. Otomatis hal itu akan berdampak terhadap tingkat hunian kamar.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu Sujud Hariadi mengatakan, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel pada September lalu belum menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. “Kalau dibandingkan dengan Agustus sebelumnya, September ini ada kenaikan,” ujarnya.
Baca Juga: Jelang HUT ke-25 Kota Batu, Pemkot Gelar Kerja Bakti dan Siapkan Puncak Perayaan
Namun, kenaikannya belum signifikan. Ia menilai capaiannya masih hampir setara dengan Agustus. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu mencatat TPK hotel berbintang pada Agustus 2026 sebesar 30,69 persen. Angka tersebut turun 7,15 poin persentase dibandingkan Juli yang mencapai 37,84 persen.
Artinya, dari setiap 100 kamar hotel berbintang yang tersedia, rata-rata hanya sekitar 31 kamar terisi setiap malam. Penurunan juga terjadi pada hotel nonbintang dan akomodasi lainnya. Angka TPK kelompok ini tercatat 17,83 persen pada Agustus, turun 2,84 poin persentase dibandingkan bulan sebelumnya.
Baca Juga: BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Perairan Selatan Jawa hingga Sumatra
Memasuki Oktober, pelaku perhotelan mengkhawatirkan dampak persoalan BBM terhadap perjalanan wisata. Bus pariwisata yang harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi berpotensi menanggung biaya operasional lebih tinggi. “Kami khawatir masalah BBM ini mengganggu kunjungan wisata, termasuk okupansi hotel di Kota Batu,” kata Sujud.
Kenaikan biaya transportasi dapat memengaruhi perencanaan perjalanan wisata. Terutama jika dibebankan kepada wisatawan. Apabila mobilitas pengunjung terhambat, sektor perhotelan berisiko ikut terdampak. Sebab, hal itu sangat bergantung pada arus kunjungan wisata.
Editor : Fajar Andre Setiawan