BATU - Tingginya harga lahan membuat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) belum terealisasi di Kota Batu. Pengembang kesulitan menyediakan rumah bersubsidi yang sesuai batas harga program. Sementara, lahan murah semakin sulit ditemukan di daerah wisata tersebut.
Persoalan itu disoroti Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Singhasari Hotel dan Convention kemarin (10/10).
Baca Juga: Jelang HUT ke-25 Kota Batu, Pemkot Gelar Kerja Bakti dan Siapkan Puncak Perayaan
Ari menyebut, karakteristik Kota Batu menyerupai kawasan wisata premium. Ketersediaan lahan terbatas, sedangkan harganya terus melambung. Kondisi tersebut menyulitkan pengembang membangun rumah dengan harga yang sesuai ketentuan FLPP.
“Memang sudah saya cek, Kota Batu nol untuk FLPP. Kita mau bikin FLPP itu kan sejeleknya belinya tanah di bawah Rp 250-300 ribu, tapi kalau di Kota Batu mana ada lahan segitu,” terangnya. Di sisi lain, daya beli masyarakat lokal tidak selalu sebanding dengan harga properti di kawasan tersebut.
Baca Juga: BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Perairan Selatan Jawa hingga Sumatra
Sementara itu, sebagian lahan dikembangkan menjadi vila yang menyasar pendatang dan investor. Akibatnya, akses warga lokal terhadap rumah layak dengan harga terjangkau semakin menantang.
Himperra mengusulkan stimulus dan relaksasi kebijakan untuk daerah dengan harga tanah tinggi. Salah satu opsi yang diajukan ialah menaikkan batas harga rumah yang dapat memperoleh subsidi hingga kisaran Rp 400-500 juta.
Baca Juga: Ada Banyak Tipe dengan Keunggulan yang Berbeda, Intip Jenis Studio di Bioskop CGV
Dengan skema tersebut, rumah di kawasan seperti Kota Batu berpeluang masuk dalam program subsidi. Kendati begitu, harga jualnya akan lebih tinggi dibandingkan rumah subsidi konvensional. Namun, usulan itu masih butuh pembahasan dan keputusan pemerintah.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Internal dan Penjadwalan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Novelin Silalahi menyoroti percepatan realisasi FLPP secara nasional. Hingga saat ini, realisasi program tersebut disebut mencapai sekitar 178 ribu unit dari target 350 ribu unit.
Baca Juga: Damai Lewat Mediasi, Pria Diduga Bawa Golok di GKPI Rajeg Tetap Jadi Tersangka
Kementerian PKP mendorong Himperra berperan aktif membantu pencapaian target tersebut. Sisa waktu tahun anggaran yang semakin pendek menjadi tantangan tersendiri. “Dengan sekitar dua bulan tersisa sebelum memasuki 2027, pemerintah berharap pengembang, kepala dinas, dan pemangku kepentingan lainnya segera merumuskan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan serta penyaluran rumah subsidi,” pungkasnya.
Editor : Fajar Andre Setiawan