BATU - Porsi belanja daerah Kota Batu pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 naik Rp 4,6 miliar menjadi Rp 1,058 triliun. Kenaikan itu terjadi saat target pendapatan daerah justru turun Rp 27,24 miliar, dari Rp 959,40 miliar menjadi Rp 932,16 miliar. Pemkot Batu menutup selisih tersebut melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp 126,22 miliar.
Perubahan tersebut tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Belanja daerah yang semula dipatok Rp 1,053 triliun naik menjadi Rp 1,058 triliun. Komposisinya meliputi belanja operasional Rp 882,56 miliar, belanja modal Rp 58,03 miliar, belanja tidak terduga (BTT) Rp 30,04 miliar, dan belanja transfer Rp 87,74 miliar.
Wali Kota Batu Nurochman mengatakan penyesuaian dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan anggaran. Selain itu, juga melihat perubahan asumsi ekonomi makro yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Di sisi lain, target pendapatan mengalami koreksi cukup besar. Pendapatan yang sebelumnya ditargetkan Rp 959,40 miliar dalam APBD murni disesuaikan menjadi Rp 932,16 miliar.
Baca Juga: KUA-PPAS 2027 Digedok, DPRD Kota Batu Minta Pendapatan Dievaluasi
Artinya, kemampuan pendapatan daerah turun ketika kebutuhan belanja justru meningkat. Kondisi tersebut membuat Pemkot harus menyesuaikan sisi pembiayaan agar struktur anggaran tetap seimbang. Salah satu sumber pembiayaan berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, SiLPA tercatat Rp 126,22 miliar.
Nilai tersebut lebih tinggi sekitar Rp 31,88 miliar dibandingkan estimasi dalam APBD murni yang hanya Rp 94,33 miliar. SiLPA tersebut kemudian digunakan sebagai penerimaan pembiayaan daerah untuk menutup defisit pada perubahan APBD 2026. Dengan skema tersebut, perubahan APBD dapat ditetapkan dalam kondisi anggaran berimbang.
Nurochman mengatakan kenaikan belanja tidak dilakukan secara menyeluruh. Penambahan anggaran diarahkan secara selektif kepada program yang dianggap prioritas. “Penambahan belanja diarahkan secara selektif pada pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, serta penguatan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: Cari Ikan Bakar Khas Sulawesi di Batu? Ikan Bakar Bang Mohtar Punya Ikan Segar dan Sambal Dabu-Dabu
Menurut dia, perubahan pembiayaan juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan program prioritas di tengah penyesuaian struktur fiskal. Efisiensi pelaksanaan anggaran menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. “Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan yang lebih akurat dan realistis dalam perencanaan keuangan daerah ke depan,” katanya.
Dengan perubahan tersebut, Pemkot Batu tetap mempertahankan program-program yang dinilai penting bagi masyarakat. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta seluruh perangkat daerah memastikan program dalam perubahan APBD 2026 dapat direalisasikan optimal. Menurutnya, penyesuaian anggaran harus diikuti pelaksanaan yang tepat sasaran.
“Utamanya untuk dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. Heli meminta setiap perangkat daerah mencermati kembali program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan juga harus memperhatikan batas waktu penggunaan anggaran hingga akhir tahun. Menurutnya, perubahan APBD tak boleh berhenti di pergeseran nominal.
Baca Juga: FIFA ASEAN Cup 2026 Segera Dimulai! Cek Jadwal Indonesia dan Link Live Streaming Disini
Setiap perubahan harus diikuti capaian program yang jelas sehingga anggaran benar-benar mendukung target pembangunan. Di tengah penurunan pendapatan dan kenaikan belanja, penggunaan SiLPA menjadi penopang penting bagi perubahan APBD 2026. Namun, sumber pembiayaan tersebut berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya.
Karena itu, perubahan struktur fiskal tahun ini menunjukkan bahwa ruang untuk menambah belanja tidak sepenuhnya berasal dari peningkatan pendapatan baru. Pemkot menggunakan SiLPA untuk menutup defisit dan menjaga program prioritas tetap berjalan. Kini, tantangannya berada pada tahap pelaksanaan.
Editor : Fajar Andre Setiawan