BATU, RADAR BATU - Belanja daerah Kota Batu 2027 bakal lebih spesifik diarahkan ke tingkat desa dan kelurahan. Kebijakan tersebut mencakup penguatan fasilitas publik, pertanian, UMKM, hingga pendidikan. Sejumlah program prioritas tetap dipertahankan, termasuk Smart and Integrated Farming di lahan 2,8 hektare Desa Giripurno dan Program 1.000 Sarjana yang ditargetkan menjangkau sedikitnya 600 mahasiswa.
Penajaman tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Wali Kota Batu Nurochman mengatakan keterbatasan ruang fiskal membuat setiap belanja harus diarahkan pada kebutuhan yang lebih konkret. Dengan begitu, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Di KUA-PPAS 2027 memang ada penekanan khusus untuk desa. Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi lapangan desa,” ujarnya. Salah satu bentuk intervensi diarahkan pada sarana olahraga. Lapangan desa yang sudah ada akan dipelihara dan dilengkapi fasilitas pendukung.
Baca Juga: Rekomendasi Spa dan Pijat Murah di Kota Batu, Mulai Rp45 Ribu Cocok buat Mahasiswa - Radar Batu
Pemkot tidak hanya menambah infrastruktur. Namun, juga mendorong desa ikut menyiapkan konsep pengelolaannya. Dukungan tersebut diberikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Skema itu berbeda dengan tambahan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemkot menetapkan bantuan berdasarkan kebutuhan spesifik desa melalui keputusan kepala daerah.
“Tidak ada tambahan ADD. Jadi Pemkot menerbitkan keputusan bantuan bernilai tertentu kepada desa untuk tujuan yang sangat konkret dan spesifik,” jelas Nurochman. Pengajuan BKK dilakukan secara by proposal. Pemdes harus mengajukan kebutuhan sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan.
Pria yang akrab disapa Cak Nur itu tidak ingin anggaran diturunkan tanpa kesiapan teknis di tingkat desa. “Kalau hanya sekadar dropping dari Pemkot tapi desanya belum siap, nanti justru timbul masalah. Maka kita dorong desanya bersiap dulu,” tegasnya.
Baca Juga: Museum Angkut Rawat Ratusan Koleksi Kendaraan Antik di Lahan 3,8 Hektar - Radar Batu
Besaran BKK disesuaikan hasil kajian kondisi masing-masing lapangan. Desa Torongrejo, misalnya, mendapat alokasi sekitar Rp 1 miliar. Dana tersebut antara lain digunakan menambah fasilitas pengamanan lapangan. Sebab, lokasinya berdekatan dengan permukiman warga.
Penguatan desa juga akan ditopang rencana pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada 2027. Organisasi perangkat daerah baru tersebut diproyeksikan menjadi penghubung khusus antara Pemkot Batu dengan pemerintah desa.
Tidak hanya infrastruktur, sektor pertanian menjadi sasaran lain. Pemkot menyiapkan pengembangan Smart and Integrated Farming di atas aset pemerintah seluas 2,8 hektare di Desa Giripurno.
Baca Juga: Dipanggil Kejari, Ketua KONI Kota Batu: Kami Ikuti Proses - Radar Batu
Konsep tersebut mengintegrasikan tanaman pangan, peternakan, perikanan, pengelolaan limbah, sekaligus fasilitas percontohan dan edukasi pertanian. Grand design program sedang disiapkan dan ditargetkan mulai masuk tahap fisik pada 2027.
Sektor UMKM juga mendapat intervensi melalui percepatan digitalisasi usaha, sertifikasi produk, dan perluasan akses pasar. Pemkot berharap penguatan sektor tersebut tidak berhenti pada pembinaan. Namun, juga mampu meningkatkan daya saing produk lokal.
Sementara pada sektor pendidikan, Program 1.000 Sarjana kembali menjadi prioritas. Kuota penerima ditargetkan meningkat sedikitnya menjadi 600 mahasiswa pada 2027. Program itu sebelumnya menyasar 273 mahasiswa pada 2025 dengan anggaran sekitar Rp 1,7 miliar.
Baca Juga: Long Weekend HUT RI Diperkirakan Sedot 500 Ribu Wisatawan ke Kota Batu - Radar Batu
Pada 2026, penerimanya meningkat menjadi 400 mahasiswa. Anggarannya mencapai Rp 5,6 miliar. Kenaikan kuota kembali direncanakan pada 2027. Nurochman mengatakan pola belanja diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM.
Anggaran tidak hanya dipusatkan pada proyek skala kota. Namun, diarahkan ke sentra aktivitas masyarakat. Harapannya, intervensi yang lebih spesifik dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Desa tidak hanya menjadi lokasi penerima program. Namun, juga menjadi pelaksana yang aktif mengembangkan potensi lokal. Kepala Desa Sidomulyo Subandri menyatakan siap menindaklanjuti arah kebijakan tersebut.
Baca Juga: Aktivasi IKD di Kota Batu Masih di Angka 12 Persen - Radar Batu
Pihaknya akan mengoptimalkan potensi desa wisata dan sentra UMKM. Terutama kawasan florikultura yang menjadi salah satu keunggulan wilayahnya. “Kami tengah mempersiapkan beberapa stimulus untuk meningkatkan daya tarik wisata, khususnya bagi kawasan florikultura,” katanya.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, tantangan APBD 2027 bukan sekadar menjaga jumlah program. Pemkot harus memastikan intervensi yang masuk ke desa benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur bagi warga.
Editor : Fajar Andre Setiawan