BATU, RADAR BATU – Ruang pemerintah untuk membiayai program pembangunan di Kota Batu diproyeksikan semakin terbatas pada 2027. Belanja daerah hanya dipatok sekitar Rp1,05 triliun, sementara pendapatan diproyeksikan Rp970,6 miliar.
Selisih keduanya menghasilkan defisit sekitar Rp79,4 miliar.
Pemerintah berencana menutup defisit tersebut menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp80,08 miliar.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Batu harus semakin selektif menentukan program yang dibiayai APBD.
Wali Kota Batu Nurochman mengatakan setiap rupiah anggaran harus memiliki manfaat yang jelas.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Nail Art di Kota Batu, Harga Mulai 50 Ribuan - Radar Batu
“Setiap alokasi rupiah dituntut menghasilkan output dan outcome yang jelas,” tegasnya. Karena itu, pemerintah akan menerapkan prinsip money follows program dan spending better.
Program yang tidak memiliki manfaat terukur akan dievaluasi. Sebaliknya, anggaran akan diprioritaskan untuk kebutuhan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Lantas, program apa yang menjadi prioritas APBD Kota Batu 2027?
Pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu sektor yang tetap diprioritaskan. Keterbatasan anggaran tidak boleh membuat kualitas layanan dasar kepada masyarakat menurun.
Infrastruktur dasar
Pemeliharaan infrastruktur dasar juga masuk dalam prioritas. Pemerintah harus memilah kebutuhan infrastruktur berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.
Sumber daya manusia
Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas lain dalam postur belanja 2027. Program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas masyarakat akan diarahkan agar memberikan hasil yang terukur.
Penanganan kemiskinan
Program pengentasan kemiskinan tetap menjadi perhatian pemerintah. Keterbatasan fiskal membuat program harus semakin tepat sasaran agar anggaran yang tersedia menghasilkan dampak maksimal.
Baca Juga: Bendera Raksasa Membentang di Lereng Gunung Panderman - Radar Batu
Ketahanan pangan
Ketahanan pangan juga menjadi salah satu sektor prioritas dalam kondisi fiskal yang semakin ketat. Pemerintah dituntut memastikan program tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Efisiensi pemerintahan
Efisiensi tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dalam strategi menghadapi ruang fiskal yang menyempit. Belanja yang tidak memiliki manfaat terukur akan dievaluasi agar anggaran dapat dialihkan pada program yang lebih prioritas.
Di sisi lain, kemampuan fiskal Kota Batu masih menghadapi persoalan ketergantungan transfer.
Pada 2027, pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan mencapai Rp614,2 miliar, sedangkan PAD ditargetkan Rp345,4 miliar.
Baca Juga: Cara Cek dan Bayar PBB-P2 Online di Kota Batu, Bebas Denda Hingga 31 Agustus - Radar Batu
Wali Kota Batu Nurochman menyebut ketergantungan transfer masih mencapai 63,3 persen dari total belanja daerah.
“Kemandirian fiskal tidak bisa langsung dilakukan sekaligus, tapi harus bertahap,” katanya. Kondisi tersebut membuat APBD 2027 menghadapi dua tantangan sekaligus: belanja yang menyusut dan ketergantungan terhadap transfer pusat yang masih tinggi.
Karena itu, ukuran keberhasilan APBD 2027 bukan sekadar berapa banyak uang yang dibelanjakan.
Yang lebih penting adalah apakah anggaran yang lebih kecil mampu mempertahankan pelayanan publik, menjaga pembangunan, dan menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Editor : Fajar Andre Setiawan