BATU, RADAR BATU - Ruang fiskal Pemkot Batu diproyeksikan makin terbatas pada 2027. Belanja daerah hanya dipatok sekitar Rp 1,05 triliun. Sedangkan, pendapatan diproyeksikan Rp 970,6 miliar. Artinya, terdapat defisit Rp 79,4 miliar yang harus ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Postur tersebut menunjukkan kapasitas belanja daerah mulai menyusut. Pada APBD 2025, belanja daerah dipatok Rp 1,24 triliun dengan realisasi Rp 1,11 triliun. Sementara pada 2026, pagu belanja berada di kisaran Rp 1,10 triliun.
Wali Kota Batu Nurochman mengatakan koreksi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Pemkot tidak ingin memasang target pengeluaran yang tidak sebanding dengan kapasitas penerimaan. “Ketergantungan dari pendapatan transfer kita masih di angka 63,3 persen dari total belanja daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Cara Cek dan Bayar PBB-P2 Online di Kota Batu, Bebas Denda Hingga 31 Agustus - Radar Batu
Ketergantungan tersebut tercermin dalam proyeksi pendapatan 2027. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber terbesar dengan nilai Rp 614,2 miliar. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 345,4 miliar. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya diproyeksikan Rp 11 miliar.
Komposisi tersebut menunjukkan kemandirian fiskal Kota Batu masih menghadapi persoalan. Sebagian besar kemampuan membiayai program pembangunan tetap bergantung pada kebijakan transfer pemerintah pusat. Nurochman mengatakan pengurangan ketergantungan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan.
Peningkatan PAD harus berjalan bertahap tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat. “Kemandirian fiskal tidak bisa langsung dilakukan sekaligus, tapi harus bertahap,” katanya.
Baca Juga: Bendera Raksasa Membentang di Lereng Gunung Panderman - Radar Batu
Di sisi pembiayaan, defisit Rp 79,4 miliar bisa ditutup menggunakan SiLPA. Pemkot memproyeksikan SiLPA yang digunakan mencapai Rp 80,08 miliar. Namun, kemampuan itu juga tidak sebesar sebelumnya. Akumulasi SiLPA pada 2025 mencapai Rp 126,22 miliar.
Penurunan sekitar Rp 4,6 miliar tersebut membuat ruang fiskal untuk membiayai belanja tambahan menjadi semakin terbatas. Kondisi itu membuat Pemkot harus lebih selektif menentukan program. Nurochman mengatakan prinsip money follows program dan spending better akan diterapkan dalam penyusunan anggaran.
Setiap rupiah belanja dituntut memiliki keluaran dan dampak yang jelas. Program yang tidak memberikan manfaat terukur akan dievaluasi. Tujuannya agar tidak membebani postur APBD. “Setiap alokasi rupiah dituntut menghasilkan output dan outcome yang jelas,” tegasnya.
Belanja yang tersedia akan diarahkan pada sektor prioritas. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta pemeliharaan infrastruktur dasar.
Penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan efisiensi tata kelola pemerintahan juga tetap menjadi perhatian. Pemkot berharap belanja yang lebih terbatas tetap mampu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan kondisi pendapatan yang belum mampu menutup seluruh kebutuhan belanja, Pemkot dituntut tidak sekadar mengurangi anggaran. Tantangan utamanya adalah memastikan penyusutan belanja tidak ikut menurunkan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Bukan Sekadar Main, Balok dan Puzzle Jadi Cara RA di Kota Batu Asah Kemampuan Anak - Radar Batu
Ketua DPRD Kota Batu Didik Subiyanto mengatakan legislatif siap menyelaraskan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan prioritas pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses akan diarahkan untuk mendukung program yang dianggap strategis.
“Anggaran tahun depan tidak diukur dari seberapa besar nominal belanja yang dipasang, melainkan seberapa tinggi kemanfaatannya bagi masyarakat,” tuturnya. Dengan demikian, APBD 2027 tidak hanya menghadapi persoalan belanja yang menyusut.
Realitas APDB 2027 juga wajib menjawab tantangan struktural ketergantungan transfer dan menipisnya ruang pembiayaan. Efektivitas setiap program akan menjadi penentu apakah anggaran yang lebih kecil tetap mampu menghasilkan pembangunan yang optimal.
Editor : Fajar Andre Setiawan