BATU, RADAR BATU – Pemkot Batu masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah dalam menjalankan program prioritas pemerintah pusat. Evaluasi terutama menyasar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Batu, Jumat (14/8).
Rapat paripurna digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto. Momentum tersebut dimanfaatkan Pemkot Batu untuk mengevaluasi berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga sektor ekonomi.
Pelaksanaan MBG Jadi Sorotan
Pemkot Batu menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu dievaluasi, terutama terkait distribusi dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Wali Kota Batu Nurochman mengatakan program tersebut tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Pelaksanaan di lapangan harus dipastikan memberikan manfaat sesuai tujuan utama program.
Baca Juga: Rumah Subsidi Kota Batu Terkendala Harga Tanah, Apersi Usulkan 100 Rumah Sewa di Aset Pemkot
“MBG tidak boleh sekadar gugur kewajiban, melainkan harus benar-benar dievaluasi agar manfaatnya sampai ke tangan warga,” tegas Nurochman.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi berjalan dengan baik sekaligus mengantisipasi persoalan dalam rantai distribusi. Pemkot Batu berharap pelaksanaan program nasional tersebut dapat semakin tepat sasaran.
Empat Gerai KDKMP Belum Rampung
Selain MBG, progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi catatan Pemkot Batu. Dari target 24 desa dan kelurahan, baru 20 gerai yang telah berdiri.
Dengan demikian, masih ada empat desa atau kelurahan yang belum menyelesaikan pembangunan fisik gerai KDKMP. Pemkot Batu akan mengevaluasi kendala yang membuat pembangunan di empat wilayah tersebut belum tuntas.
Baca Juga: Pemkot Bidik Seribu Rumah Subsidi
Nurochman menyebut persoalan yang dihadapi antara lain berkaitan dengan ketersediaan lahan dan teknis anggaran. Pemkot Batu akan berkoordinasi dengan pengelola atau manajer KDKMP untuk mempercepat penyelesaian.
Koordinasi tersebut diharapkan membuat seluruh KDKMP dapat segera beroperasi sesuai kebijakan pemerintah pusat sekaligus memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Pendidikan hingga Pasar Among Tani Ikut Dievaluasi
Evaluasi Pemkot Batu tidak hanya menyasar program pemerintah pusat. Sejumlah sektor pembangunan daerah juga menjadi perhatian, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pertanian dan perdagangan.
Pembenahan Pasar Induk Among Tani juga masuk dalam evaluasi. Pemkot Batu ingin pasar tersebut semakin mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi Kota Batu.
“Kami akan terus melakukan upaya perbaikan supaya kebijakan yang diambil bisa berdampak baik kepada masyarakat,” kata Nurochman.
Prioritas Anggaran Harus Berdasarkan Kebutuhan Warga
Nurochman menegaskan penyelesaian berbagai pekerjaan rumah pembangunan membutuhkan dukungan masyarakat dan sinergi lintas lembaga. Penentuan prioritas program maupun alokasi anggaran harus mengacu pada kebutuhan warga.
Baca Juga: Fasilitas LVRI-Pepabri Rusak, Pemkot Batu Siapkan Perbaikan lewat PAK 2026
Menurut dia, kebijakan pembangunan tidak semestinya ditentukan berdasarkan kepentingan atau selera elite politik. Urgensi kebutuhan masyarakat Kota Batu harus menjadi dasar dalam menentukan program yang diprioritaskan.
Dengan evaluasi tersebut, Pemkot Batu berharap berbagai program yang berjalan tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Editor : Aditya Novrian