BATU, RADAR BATU - Karnaval kemerdekaan RI di sejumlah desa di Kota Batu tak lagi digelar setiap tahun. Pemerintah desa memilih mengadakan parade dua tahun sekali. Penggunaan sound system akan tetap dipadukan dengan atraksi budaya. Skema itu dipilih untuk menekan beban biaya warga. Selain itu, juga untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat musim karnaval.
Kepala Desa Tulungrejo Suliono mengatakan konsep tersebut menjadi jalan tengah antara keinginan masyarakat menghadirkan hiburan meriah dan komitmen menjaga nilai budaya. Sound system tetap digunakan, tetapi hanya sebagai pengiring pertunjukan. Bukan menjadi daya tarik utama.
“Sound tetap ada, tetapi fungsinya mengiringi pertunjukan agar suasana tidak sepi, bukan untuk adu horeg yang berlebihan,” ujarnya. Atraksi budaya seperti tari tradisional, sendratari, hingga pertunjukan warga tetap menjadi sajian utama. Kehadiran pengeras suara diharapkan tidak menggeser identitas karnaval sebagai ruang ekspresi budaya masyarakat.
Baca Juga: Puncak Bediding di Kota Batu Diprediksi Terjadi Bulan Ini - Radar Batu
Meski begitu, Suliono mengakui pelaksanaan karnaval kerap molor dari jadwal. Target penyelesaian sebelum pukul 23.00 sering sulit dipenuhi. Alasannya, lantaran panjangnya rombongan peserta dan tingginya antusiasme warga. “Seperti tahun lalu selesai pagi juga karena banyak peserta makan di tengah jalan,” katanya.
Ia menjelaskan, banyaknya peserta dari tingkat RT, RW, hingga kelompok masyarakat membuat laju iring-iringan berjalan lambat. Kondisi tersebut menjadi salah satu evaluasi agar pelaksanaan tahun berikutnya lebih tertib. Dari sisi pembiayaan, Pemdes memastikan tidak ada kewajiban iuran dengan nominal tertentu.
Rata-rata warga mengeluarkan biaya sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu untuk kebutuhan kostum dan rias. Warga kurang mampu juga tidak diwajibkan berkontribusi. “Kalau ada yang mampu biasanya membantu lebih besar secara sukarela. Semua berbasis gotong royong,” jelasnya.
Baca Juga: BNPB Resmikan Destana Giripurno, Kota Batu, Bentengi Lereng Arjuno dari Karhutla - Radar Batu
Atas pertimbangan itu, Tulungrejo memutuskan karnaval hanya digelar dua tahun sekali. Kebijakan tersebut memberi waktu lebih panjang bagi warga untuk mempersiapkan konsep sekaligus mengumpulkan dana secara swadaya. “Supaya persiapan lebih matang dan masyarakat tidak terbebani kalau harus iuran setiap tahun,” imbuhnya.
Kebijakan serupa diterapkan Desa Bulukerto. Kepala Desa Bulukerto Suhermawan mengatakan jadwal dua tahunan juga menjadi solusi. Khususnya untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur wisata Kecamatan Bumiaji. Sebab, event karnaval kerap membuat kawasan tersebut macet.
“Ini juga upaya kami menekan kepadatan lalu lintas di wilayah Kecamatan Bumiaji. Itulah mengapa jadwal karnaval antar-desa bisa bergantian setiap tahunnya,” ujarnya. Menurutnya, sistem bergilir memberi manfaat ganda. Selain mengurangi beban biaya masyarakat, penyelenggaraan karnaval antardesa tidak berlangsung bersamaan.
Baca Juga: SHU Koperasi di Kota Batu Seret, Anggota Cuma Kebagian Rp 400 Ribu Setahun - Radar Batu
Skema tersebut juga dinilai memberi kesempatan setiap desa menyiapkan konsep pertunjukan yang lebih matang. Dengan jeda waktu lebih panjang, masyarakat dapat menghadirkan parade budaya yang lebih berkualitas tanpa mengorbankan kemampuan ekonomi warga.
Pemdes berharap pola penyelenggaraan dua tahunan dapat menjadi solusi jangka panjang. Dengan begitu, tradisi karnaval tetap lestari. Di samping itu, biaya masyarakat tetap terkendali dan aktivitas wisata di Kota Batu tidak terganggu kemacetan yang panjang.
Editor : Fajar Andre Setiawan