BATU, RADAR BATU - Proses penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu memasuki fase krusial. Di tengah sorotan terhadap harta kekayaan para kandidat, DPRD Kota Batu mengingatkan bahwa integritas dan independensi jauh lebih penting dibanding besarnya nilai aset yang dimiliki calon pejabat tertinggi birokrasi tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Ludi Tanarto menegaskan posisi Sekda memiliki peran strategis karena secara otomatis akan menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
BACA JUGA: TEMAN atau LAWAN? Kenali Tanda-Tanda Toxic Friendship yang Diam-Diam Merugikan Kesehatan Mental
Jabatan tersebut menempatkan Sekda sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam proses penyusunan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Yang terpenting bukan besar kecilnya harta, tetapi kemampuan birokrasi, kepemimpinan, dan kejujuran,” ujar Ludi.
Menurut dia, calon Sekda harus mampu menjaga independensi dalam pengambilan kebijakan serta terbebas dari berbagai bentuk konflik kepentingan yang dapat memengaruhi pengelolaan anggaran daerah.
BACA JUGA: Jangan Cuma Bunga, Ini 5 Rekomendasi Kado Wisuda yang Bermanfaat untuk Fresh Graduate
Pandangan serupa disampaikan Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin. Ia menilai keterbukaan LHKPN menjadi instrumen penting bagi publik untuk mengawasi potensi benturan kepentingan pejabat publik.
Andhyka menjelaskan, publik perlu memperhatikan rasionalitas pertumbuhan kekayaan pejabat selama menjabat, bukan sekadar melihat jumlah nominal yang dimiliki.
BACA JUGA: Modal 20 Ribu Sudah Bisa Makan Enak, Ini Tempat Favorit Mahasiswa di Batu
“Pengawasan publik penting untuk memastikan tidak ada ketergantungan finansial terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat mengganggu independensi pejabat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Saat ini terdapat tiga kandidat yang lolos ke tahap akhir seleksi Sekda Kota Batu, yakni Alfi Nurhidayat, Arief As Siddiq, dan Mohammad Nur Adhim.
Namun, hasil penilaian panitia seleksi belum menjadi keputusan final. Nama yang dipilih Wali Kota Batu nantinya masih harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum dapat dilantik secara resmi.
Karena itu, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada siapa yang akan terpilih, tetapi juga bagaimana sosok tersebut mampu menjaga integritas dalam mengelola birokrasi dan APBD Kota Batu. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan