BATU - Pelaku usaha di Kota Batu meminta pemerintah lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan efisiensi energi. Imbauan work from home (WFH) dinilai tidak cocok untuk daerah dengan ekonomi berbasis pariwisata dan layanan langsung.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi, menegaskan sektor perhotelan tidak memungkinkan menerapkan WFH.
BACA JUGA WFH Perusahaan di Batu Tak Boleh Pangkas Gaji, Disnaker Tegaskan Hak Pekerja Harus Utuh
“Tidak mungkin tamu dilayani dari rumah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan pengurus SPSI Kota Batu, Heru Subagio, yang menyebut kebijakan WFH berpotensi mengganggu produktivitas sektor produksi dan jasa.
Menurutnya, efisiensi energi tetap bisa dilakukan tanpa harus memaksakan pola kerja jarak jauh. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah mendorong penggunaan transportasi umum atau kendaraan listrik bagi pekerja.
BACA JUGA 226 CJH Asal Kota Batu Siap Berangkat 22 April
Di sektor perhotelan sendiri, langkah efisiensi sebenarnya telah lebih dulu dilakukan. Pelaku usaha mengatur sistem kerja bergilir untuk menekan biaya operasional tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Shift karyawan sudah diatur karena omzet turun,” jelasnya.
Selain faktor operasional, kendala infrastruktur juga menjadi perhatian. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah membuat penerapan WFH tidak berjalan optimal.
Pelaku usaha berharap pemerintah dapat menyelaraskan kebijakan efisiensi energi dengan kondisi riil di lapangan. Sinkronisasi antara keberlangsungan usaha dan penghematan dinilai menjadi kunci agar sektor wisata tetap bergerak.
Meski bersifat imbauan, kebijakan WFH diharapkan tidak dipaksakan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakter ekonomi daerah.
Editor : Fajar Andre Setiawan