Radar Batu - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan hak kebebasan berpendapat yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Anis menanggapi dugaan teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, usai menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
"Tentu kritik terhadap kebijakan juga bagian dari implementasi hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi dan itu harusnya dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Untuk itu, semestinya, pemerintah enggak perlu reaktif," ucap Anis ditemui di Gedung Komnas HAM, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (24/2).
Ia menambahkan, kritik seharusnya disampaikan secara konstruktif, damai, dan tanpa kekerasan. "Sejauh ini, berdasarkan pantauan saya, cara-cara BEM ini menyampaikan kritik juga dengan cara-cara yang damai," ujarnya.
Anis juga menyebut Komnas HAM hingga kini belum menerima laporan resmi terkait teror yang dialami Ketua BEM UGM. Meski demikian, ia menekankan pentingnya kritik dalam sistem demokrasi sebagai bagian dari mekanisme check and balances.
"Tetapi kami mencermati bahwa kritik terhadap kebijakan negara di demokrasi itu hal yang harusnya penting untuk dilakukan, bagian dari check and balances dalam kehidupan kita berbangsa bernegara," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Tiyo Ardianto menerima pesan WhatsApp berisi ancaman penculikan dari nomor berkode Inggris. Selain ancaman tersebut, pengirim pesan juga menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari sensasi. "Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah," bunyi pesan tersebut.
Tiyo sebelumnya menyampaikan kritik terhadap program MBG melalui surat yang dikirimkan kepada United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Ia menyoroti aspek pembiayaan program tersebut yang dinilai mengesampingkan prioritas anggaran untuk mengatasi ketimpangan. Kritik itu merujuk pada peristiwa seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengakhiri hidup akibat keterbatasan ekonomi keluarganya.
Menanggapi kejadian itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa teror tidak mungkin berasal dari pemerintah. Ia merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan kekuasaan atau membungkam hak asasi manusia.
"Hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang, tidak akan pernah. Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah," ucapnya di Kantor Kementerian HAM, Jumat (20/2).
Penulis: Qonita Naila Syahida
Editor : Fajar Andre Setiawan